Listen to this article

Lagi, Proyek Pembangunan Jalan Diduga Asal Asalan Ditemukan di Kota Prabumulih

Prabumulih, Oposisinews.com|- Banyak proyek jalan aspal hotmix yang sedang di kerjakan di beberapa titik di Kota Prabumulih, sangat di sayangkan entah dari mana sumber danaproyek ini, apakah menggunakan dana APBD Provinsi atau APBD Kota Prabumulih, ditengah masih banyak warga susah yang dalam keadaan Pandemi.

Disisi lain pro dan kontra muncul menjadi cerita buah bibir di warung kopi, banyak ucapan terimakasih warga kepada Pemerintah Kota Nanas atas telah hitamnya jalan-jalan di dalam hingga pelosok desa namun hingga berita ini di terbitkan, sabtu( 21/11/2020). Tak satupun nampak Plang Proyek yang menampakkan nilai kontrak dan perusahaan pemenang lelang tander yang sewang di kerjakan.

Diketahui data lebih kurang 26 titik proyek jalan aspal hotmix, seperti Jalan Kutilang Kelurahan Karang Raja, Jalan Ramayana, Jalan Dempo, Jalan Tampomas, Jalan Rajabasa, Jalan Tanggamus, dan jalan lainya. Tak satupun proyek jalan tersebut terpampang papa proyek nilai kontrak.

Banyak informasi miring terkait proyek ini, disinyalir di kerjakan oleh satu pelaksana perusahaan yang cukup memonopoli di Kota Seinggok Sepemunyian ini.

Salah satu pengamat pembangunan Dedi S.H., angkat bicara, dirinya cukup mengapresiasi atas kinerja pemerintah kota Prabumulih, namun pandangan dirinya, secara aturan memang sudah di amanatkan di UU bahwa kegiatan proyek yang bersumber dari APBD dan APBN harus di Publikasikan dan dipasang di titik kegiatan proyek, agar masyaraka megetahuinya.

“Pelaksanaan pekerjaan proyek negara, papan proyek diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, karena merupakan kewajiban sesuai dengan Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan,” jelasnya.

“Setiap pekerjaan proyek yang tidak menggunakan plang papan nama proyek, patut dicurigai dan diduga bermasalah, dan dengan tidak adanya plang nama proyek membuat masyarakat sulit untuk mengawasi pekerjaan tersebut yang tujuannya sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan uang negara, agar tidak disalah gunakan,” ungkap Dedi S.H., yang juga Sebagai pengamat pembangunan di Kota Prabumulih.

Selanjutnya dari Pantauan awak media, tak satupun para pekerja atau pelaksana proyek yang bisa di konfirmasi, dan memberikan keterangan begitu pula pihak Dinas PUPR Kota prabumulih hingga berita ini di terbitkan belum ada yang bisa di hubungi. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *