Listen to this article

NASIONAL.-Oposisinews.com.-Rapat paripurna yang berlangsung alot, DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (05/10) sore, walaupun terus mendapat penolakan dari berbagai kelompok buruh dan sejumlah pihak lainnya yang tidak setuju dengan undang-undang Omnibus Law yang dianggap tidak berpihak pada nasip buruh.

Seperti kita ketahui ada tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, dan beberapa di antaranya menerima dengan catatan, sementara dua fraksi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolaknya.

Bahkan sejumlah politikus Partai Demokrat melakukan interupsi sebelum akhirnya melakukan aksi “walk out” atau meninggalkan ruangan karena merasa tidak sependapat dengan kebanyakan fraksi.

Keputusan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin siang menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna. Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU yang kontroversial ini “dikebut”.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuh fraksi di DPR menerima hasil panitia kerja dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan.

Dia mengklaim pembahasan RUU tersebut “dapat diakses publik” karena disiarkan langsung oleh TV parlemen.

Dalam pandangannya, perwakilan Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo menyatakan pihaknya menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada juga ditunjukkan Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mendukung pengesahan RUU tersebut.

Adapaun poin-poin yang dianggap tidak berpihak pada buruh adalah:

• Upah minimum kota atau kabupaten yang akan ditiadakan.
• Upah pesangon yang lebih kecil
• Menghapus Cuti Haid bagi pekerja perempuan
• Para pekerja outsourcing yang makin suram
• Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan
• Aturan jam kerja yang dianggap exploitatif (pemanfaatan tenaga para pekerja yang sewenang-wenang)
• Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang semakin dipermudah.
Hal inilah yang menjadikan para buruh merasa tidak mendapatkan keadilan, dan mereka menolak tegas UU Cipta Kerja Omnibus Law. Mungkin saat ini gejolak buruh yang makin memanas belum dirasakan di kota prabumulih, namun seiring berjaannya waktu, gelombang aksi itu bukan tidak mungkin akan sampai juga ke simatera selatan atau kota prabumulih ini.(Hans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *