SEMARANG | OPOSISINEWS.COM — Provinsi Jawa Tengah berhasil menembus tiga besar nasional dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025.
Peringkat Jawa Tengah naik dari posisi empat pada tahun sebelumnya menjadi peringkat tiga nasional.
Kenaikan tersebut menjadi catatan positif di tengah turunnya indeks demokrasi nasional tahun ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai peningkatan itu menunjukkan semakin kuatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan capaian tersebut lahir dari kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen daerah.
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” kata Gus Yasin saat menghadiri Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Gus Yasin menjelaskan, pemerintah terus membuka ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal pelayanan publik dan pengaduan yang mudah diakses hingga tingkat kabupaten dan kota.
Menurutnya, kritik dan masukan warga justru membantu pemerintah memahami kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah yang tepat.
“Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Informasi dan masukan dari warga membantu kami memperbaiki pelayanan dan kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia meminta perusahaan dan pelaku usaha ikut berkontribusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengapresiasi capaian Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan peringkat nasional.
Menurutnya, kenaikan tersebut mencerminkan semangat daerah untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
Namun, Lodewijk mengingatkan bahwa indeks demokrasi nasional justru mengalami penurunan pada 2025. Nilai IDI nasional turun dari 79,81 menjadi 78,19.
“Walaupun penurunannya tidak terlalu besar, kondisi ini tetap harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia menilai seluruh daerah perlu memperkuat konsolidasi demokrasi agar kualitas demokrasi nasional kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu tolok ukur pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, pemerintah memasukkan indikator demokrasi ke dalam dokumen pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional maupun daerah.
Sonny mengatakan daerah dengan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang baik umumnya memiliki indeks demokrasi lebih tinggi.
Sebaliknya, wilayah dengan angka kemiskinan tinggi cenderung menghadapi tantangan demokrasi yang lebih besar.
“Kalau kualitas sumber daya manusia meningkat, kualitas demokrasi juga ikut meningkat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari politik identitas yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Demokrasi harus memperkuat kebersamaan dan menjaga persatuan bangsa,” pungkasnya.
