SEMARANG | OPOSISINEWS.COM – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Blora. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Randublatung–Cepu akan segera dilaksanakan setelah proses pengadaan proyek memasuki tahap lelang.
Ruas jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga tersebut telah masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,276 miliar untuk memperbaiki titik-titik kerusakan yang berada pada kondisi paling parah.
Perbaikan tahap awal difokuskan pada ruas di wilayah Desa Kediren.
Namun, pemerintah masih melakukan peninjauan terhadap perencanaan teknis agar cakupan pekerjaan dapat diperluas dan lebih banyak ruas jalan yang mendapat penanganan.
Menurut Henggar, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Jawa Tengah telah menggelontorkan dana hampir Rp20 miliar untuk memperbaiki ruas Singget–Doplang–Cepu yang melintasi beberapa desa di wilayah tersebut.
Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas jalan di Blora juga terlihat dari besarnya alokasi anggaran yang disiapkan selama dua tahun terakhir.
Tercatat, total dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai Rp45,86 miliar pada periode 2025–2026.
Tak hanya mengandalkan anggaran daerah, Pemprov Jawa Tengah juga terus berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Salah satunya melalui pengajuan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang diharapkan dapat mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan strategis.
Untuk tahun 2026, pemerintah daerah mengusulkan bantuan pendanaan sebesar Rp46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna mendukung peningkatan kualitas ruas Singget–Doplang–Cepu dan sejumlah jalur lainnya yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus tanggap terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari.
Ia menilai keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, harus dijadikan bahan evaluasi agar pemerintah dapat bekerja lebih cepat dan tepat sasaran.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus dibarengi dengan kemampuan memahami kondisi nyata di lapangan.
Luthfi juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan konstruksi agar hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Oleh karena itu, jalan dengan tingkat kerusakan berat diminta menjadi prioritas utama dalam program perbaikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya infrastruktur yang lebih baik.
Dengan kondisi jalan yang semakin layak, mobilitas warga, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
