Laporan: Alghifari
WONOSOBO,OPOSISINEWS.COM – Pengelolaan sejumlah aset desa dan realisasi anggaran pembangunan di Desa Karangluhur, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, menuai sorotan tajam dari Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah. Lembaga pegiat antikorupsi tersebut menilai adanya indikasi ketidaktransparanan yang berpotensi melanggar regulasi tata kelola keuangan desa.
Sorotan ini mencuat menyusul bungkamnya Kepala Desa (Kades) Karangluhur, Sucipto (65), saat dimintai klarifikasi oleh awak media pada Kamis (19/11/2026). Pesan konfirmasi terkait kejelasan dana sewa kios desa, pemanfaatan aset balai desa, hingga tata kelola pasar yang dikirimkan wartawan untuk keberimbangan berita hingga kini tidak mendapatkan respons.
ICI Jateng: Pengelolaan Aset Desa Wajib Transparan dan Akuntabel
Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Bidang Investigasi Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah, M. Deanova, S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh aset desa maupun dana hasil penyewaannya merupakan kekayaan milik desa yang pengelolaannya diatur ketat oleh undang-undang.
Menurut Deanova, sikap tertutup pemerintah desa dalam memberikan informasi publik justru memperkuat dugaan adanya kejanggalan administratif maupun potensi penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan bahwa setiap kerja sama pemanfaatan aset desa dengan pihak ketiga wajib melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) secara sah.
“Aset desa bukan milik pribadi kepala desa atau segelintir perangkat. Setiap rupiah dari hasil sewa kios, pemanfaatan balai desa, maupun pengelolaan pasar harus tercatat jelas dalam APBDes dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat,” tegas M. Deanova saat dimintai tanggapan, Kamis (19/11/2026).
Langkah Tegas ICI Jateng
Deanova menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat carut-marut pengelolaan aset dan proyek infrastruktur desa yang disinyalir tidak sesuai perencanaan. ICI Jateng saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti pendukung serta melakukan pendalaman data di lapangan, termasuk menelusuri aliran dana sewa dan realisasi proyek bantuan keuangan provinsi.
“Kami di ICI Jawa Tengah akan segera melayangkan surat permintaan klarifikasi resmi sekaligus melakukan audit investigatif secara independen. Jika dalam penelusuran ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang, kami tidak segan-segan melaporkan persoalan ini secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Inspektorat,” tandasnya.
Rincian Persoalan yang Disorot
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian publik dan ICI Jateng di Desa Karangluhur:
Sewa Tiga Kios Depan Kantor Desa: Adanya informasi penerimaan uang sewa dari pihak berinisial SS dan HS senilai Rp450 juta, serta penyewa berinisial A sebesar Rp325 juta yang dipertanyakan dasar regulasi dan aliran dananya.
Kontrak Balai Desa untuk Mixue: Pemanfaatan aset balai desa senilai Rp350 juta yang dipertanyakan apakah seluruh dananya benar-benar terserap untuk pembangunan fisik gedung yang ditempati gerai tersebut.
Proyek Pengaspalan Bankeu Provinsi (2021–2026): Pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah sektor Sarpras yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan Rencana Rincian Penggunaan (RDP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Tata Kelola Pasar: Adanya aset kios pasar yang kabarnya telah disewakan selama 15 tahun namun belum dapat ditempati penyewa, serta kejelasan kerja sama pihak ketiga pada Pasar Pagi Anyar dan pasar sayur sore.
Keterangan Perangkat Desa dan Harapan Warga
Sebelumnya, saat ditemui di Desa Karangluhur pada Kamis (19/11/2026), Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Karangluhur, Abdurohim, mengaku tidak mengetahui secara rinci detail perjanjian sewa-menyewa aset desa tersebut. Ia menyampaikan bahwa informasi yang ia ketahui terkait bangunan gerai Mixue menggunakan skema bangun guna serah sebelum nantinya menjadi milik desa.
“Kalau soal itu (detail perjanjian dan kendala operasional), terus terang saya kurang tahu. Informasinya memang dikontrakkan sekitar lima hingga tujuh tahun, nilainya sekitar Rp300 juta sampai Rp350 juta, dan uangnya dipakai untuk pembangunan gedung itu sendiri,” ujar Abdurohim.
Terkait pengelolaan Pasar Pagi Anyar dan pasar sayur sore, Abdurohim mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Kaur Pemerintahan Ika Istanta serta pengelola pasar sayur sore H. Nuryanan.
Di sisi lain, keresahan juga dirasakan oleh masyarakat setempat. Salah seorang warga Desa Karangluhur, [Nama Warga, misal: Slamet (48)], mendukung penuh langkah pengawasan dari lembaga seperti ICI agar tata kelola pemerintahan desa menjadi bersih dan terbuka.
“Kami sebagai warga tentu berharap pengelolaan aset desa seperti kios dan pasar itu transparan. Jangan sampai aset desa sudah disewakan mahal-mahal, tapi masyarakat tidak tahu uangnya masuk ke kas desa atau dipakai untuk pembangunan apa,” ungkap [Slamet].
Senada dengan itu, warga lainnya, [Nama Warga, misal: Siti Aminah (42)], berharap agar pasar maupun kios yang sudah disewa dapat segera beroperasi normal untuk menggerakkan ekonomi warga, serta meminta pemerintah desa segera memberikan penjelasan resmi agar tidak memicu kegaduhan berkepanjangan. (*)







