SEMARANG | OPOSISINEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya mengoptimalkan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong penggunaan bahan pangan hasil produksi lokal.
Langkah ini dinilai penting agar program nasional tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kebutuhan bahan baku yang besar untuk mendukung operasional dapur MBG harus menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
Dengan demikian, perputaran ekonomi dapat terjadi secara langsung di daerah tempat program dijalankan.
Taj Yasin menjelaskan, Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor peternakan dan pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan program MBG.
Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan hasil produksi masyarakat dapat terserap secara maksimal oleh SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Pemprov Jawa Tengah juga tengah menyiapkan langkah strategis berupa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk koperasi dan asosiasi peternak.
Kesepakatan tersebut bertujuan menciptakan sistem distribusi yang lebih efektif sekaligus memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG.
Ia mencontohkan, jika terdapat dapur MBG di suatu daerah, maka kebutuhan bahan pangan seperti telur, sayuran, ikan, maupun daging ayam sebaiknya dipenuhi terlebih dahulu dari wilayah sekitar.
Cara tersebut diyakini dapat memangkas biaya distribusi serta mempercepat penyerapan hasil produksi masyarakat.
Selain itu, kebijakan penggunaan produk lokal juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga komoditas.
Dengan adanya permintaan yang berkelanjutan dari program MBG, petani dan peternak memiliki kepastian pasar yang dapat mendukung keberlangsungan usaha mereka.
Taj Yasin mengaku masih menerima laporan mengenai harga jual telur di tingkat peternak yang berada di bawah harga acuan pemerintah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kesejahteraan para pelaku usaha peternakan.
Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar kebutuhan bahan baku MBG dapat menjadi solusi dalam meningkatkan daya serap hasil produksi lokal sekaligus membantu menjaga harga tetap stabil.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional bersama Satgas MBG daerah akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan rantai pasok pangan.
Pengawasan tersebut dilakukan agar komitmen penggunaan bahan baku lokal benar-benar berjalan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, koperasi, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
