OposisiNews.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan pentingnya toleransi dan keberagaman dalam menjaga persatuan. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara silaturahmi warga di Pondok Indah Golf Course, Minggu.
“Saya harus menjadi gubernur untuk semua, semua kelompok, semua agama, dan semua golongan,” ujar Pramono.
Narasi persatuan dan keberagaman memang terdengar ideal. Namun di tengah berbagai persoalan sosial di Jakarta—mulai dari kesenjangan ekonomi hingga persoalan permukiman, publik kerap mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar pidato seremonial.
Pramono juga menyebut Pemprov DKI akan terus mendukung kegiatan yang memperkuat toleransi. Ia menilai silaturahmi lintas latar belakang seperti ini menjadi kekuatan utama warga Jakarta.
Di sisi lain, acara yang digelar di kawasan elite Pondok Indah ini justru memunculkan ironi tersendiri. Ketika pesan keberagaman digaungkan di ruang yang relatif homogen secara ekonomi, muncul pertanyaan: apakah semangat inklusivitas itu juga dirasakan oleh warga di lapisan bawah?
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang turut hadir menyebut kegiatan ini sebagai wujud kebersamaan lintas suku, agama, dan usia. Ia bahkan mengaku baru benar-benar merasakan suasana silaturahmi seperti ini setelah puluhan tahun tinggal di kawasan tersebut.
Pernyataan itu memperkuat kesan bahwa ruang-ruang kebersamaan lintas latar belakang masih terbatas dan belum menjadi budaya yang merata di seluruh wilayah Jakarta.
Sementara itu, Ketua Panitia Ning Pramono menyebut acara ini sebagai bentuk syukur atas keberagaman yang dirayakan sepanjang tahun, dari Idulfitri hingga Natal, Imlek, Nyepi, dan Paskah.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Ketua KPK Agus Joko Purnomo, Anggota DPRD DKI Ali Suharli, dan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado.
Meski penuh pesan persatuan, kegiatan ini menyisakan catatan kritis: toleransi tidak cukup dirayakan dalam forum-forum seremonial. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana nilai tersebut diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang berada di kawasan elite.(04)
